16 April 2004

Penipuan berkedok undian berhadiah

Masih saja ada yang tertipu

Yang bertanda tangan di bawah ini pemenang hadiah Suzuki Smash. Saya beritahukan kepada Bapak bahwa surat panggilan yang dikirim PT Wiraswasta Gemilang Indonesia saya terima tanggal 14 Januari 2004 jam 10.00 WIB. Dan sudah diberi tahu kalau hadiah tersebut sudah ada pada Bapak. Maka dari itu saya akan mengambil hak saya itu sampai dapat.

SURAT tertanggal 14 Januari 2004 itu ditulis tangan di atas selembar kertas buku pelajaran. Pengirimnya MR (namanya sengaja disingkat), warga Batuwarno, Wonogiri, Jawa Tengah, yang mendapat surat pemberitahuan memenangi sebuah undian berhadiah sepeda motor Suzuki Smash.

SURAT itu ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo di Jakarta. Surat yang sama sebagai tembusan juga diterima Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Sulistyo Ishak. Sebab, nama Sulistyo pun dicatut oleh kawanan penipu yang menggunakan modus penyelenggara undian berhadiah.

Tentu saja, Hadi Purnomo maupun Sulistyo-dalam beberapa kasus juga Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Prasetyo-kaget menerima surat seperti itu. Sebab, mereka tidak pernah mengirimkan surat untuk dilampirkan dalam surat pemberitahuan pemenang dari pihak penyelenggara undian berhadiah.

Karena itu, mereka semua mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya jika menerima pemberitahuan pemenang undian berhadiah. Melakukan pengecekan tentang kebenaran surat pemberitahuan merupakan suatu yang mutlak harus dilakukan.

Persoalannya, surat pemberitahuan itu biasanya diterima calon korbannya di hari terakhir batas waktu pengambilan hadiah. Siapa sih yang tak nyesel kalau hadiahnya melayang?

Komplotan penipu tampaknya memang berusaha menjerat calon korbannya dengan memanfaatkan keterbatasan waktu itu. Mereka berharap, calon korbannya-umumnya dari luar Jakarta-menghubungi nomor-nomor telepon yang mereka cantumkan dalam surat pemberitahuan. Dalam pembicaraan per telepon (biasanya ke nomor telepon seluler karena nomor fix line yang juga tercantum di surat biasanya sulit dihubungi) itu, si penipu akan menggedor kondisi kejiwaan calon korbannya agar ujung-ujungnya mau mentransfer sejumlah uang yang mereka sebut sebagai pajak undian.

Untuk lebih meyakinkan calon korbannya, si penipu biasa melampirkan sejumlah surat lain sebagai lampiran. Dalam kasus MR itu, misalnya, disertakan tiga lembar surat lampiran untuk mendukung pemberitahuan dari PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (penyelenggara). Yakni, surat pemberitahuan MR sebagai salah seorang pemenang undian "Beli Oli Evalube Rebut 100 Suzuki", surat dari "Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wil IV Jaya Raya I", dan surat dari "Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Direktorat dan Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Sekitarnya".

MR hanyalah satu dari ribuan orang yang pernah mendapat surat dari kawanan penipu itu. Ada memang korban yang langsung bersikap tak hirau. Ada juga yang setengah percaya sehingga kasak-kusuk mencari informasi benar tidaknya pemberitahuan itu. Ada juga yang sangat bergembira sampai melupakan prinsip kehati-hatian. Dua kelompok terakhir itulah yang menjadi sasaran mereka.

Dalam hal penipuan berkedok undian "Beli Oli Evalube Rebut 100 Suzuki" itu, belum jelas benar apakah MR akhirnya membayar pajak undian sebesar Rp 3 juta atau tidak. Suratnya tidak menyertakan bukti telah mengirim sejumlah uang ke rekening seseorang, tetapi hanya menyebutkan dirinya akan mengurus pengambilan motor itu ke Dirjen Pajak meski telah lewat tanggal pengambilannya, 13 Januari.

Salah seorang yang jelas menjadi korban penipuan modus ini adalah TI, warga Jalan Banggeris, Samarinda, Kalimantan Timur. Ia mentransfer Rp 5 juta ke rekening Sukardi setelah mendapat surat pemberitahuan sebagai pemenang satu unit mobil Honda Fit dari undian "Gebyar Susu Indomilk". Surat itu dikirim oleh PT Global Sarana Mandiri (GSM) dengan Ir Karsono Budiman sebagai general manajer-nya. Sudah pasti nama-nama dan perusahaan itu, yang mencatut nama Wisma Bidakara sebagai alamat kantor mereka, adalah fiktif. Mereka adalah penipu.

Paling tidak, ada belasan orang yang menjadi korban GSM. Para korban itu sempat menelepon PT Media Wanita (MW) yang pernah menyelenggarakan undian "Rejeki Hari Raya Susu Kental Manis Indomilk" (Rejeki Indomilk), pada Oktober-Desember 2003. Pengundian Rejeki Indomilk pada 12 Januari 2004 dan para pemenangnya diumumkan di Tabloid Nova, salah satu produk MW. "Hadiahnya pun bukan kendaraan bermotor, tetapi uang tunai," kata Executive Sales Manager MW Nia Kurniwati.

Yang membuat Nia heran, para korban GSM yang meneleponnya mengatakan bahwa surat pemberitahuan dari perusahaan penipu itu dilampiri pula label susu kental manis Indomilk yang pernah dikirimkan para korban.

Nia membenarkan, mereka yang berminat ikut undian harus menyerahkan satu label produk susu itu yang dibubuhi nama dan identitas lengkap lainnya. Label produk itu harus dikirim melalui PO Box 1293 JKB 11012. Jadi, tidak jatuh langsung ke alamat kantor MW atau Indomilk.

Nia yakin sekali, setelah surat undian (sebanyak 260.000 surat) yang diambil dari kantor pos itu, pihaknya menyimpan atau menjaganya dengan baik, selama menunggu, saat, dan setelah pengundian.

"Karung-karung berisi undian dijaga beberapa orang, termasuk saat dibawa ke tempat pemusnahannya usai pengundian. Semua sisanya dibakar di tungku pembakaran milik grup perusahaan kami. Mungkin tidak, pencurian surat peserta undian itu terjadi sewaktu masih menumpuk di kantor pos?" tanyanya.

Nia patut menduga hal tersebut karena para korban PT Global Sarana Mandiri itu dari kota-kota berbeda di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dugaan yang sama juga dilontarkan Ny Virgo, yang keponakannya, Rhd, nyaris menjadi korban penipuan yang mencatut nama PT Tang Mas (TM). Rhd, warga Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, memang pernah mengirimkan KTP-nya ke sebuah undian berhadiah yang penyelenggaranya menggunakan alamat kotak pos.

Beberapa bulan tidak ada kabar, tiba-tiba Rhd mendapat surat pemberitahuan memenangi undian berupa satu unit mobil KIA Visto. Karena sudah lama, Rhd lupa detail identitas yang undiannya ia ikuti. Namun, memang mirip-mirip "Gebyar Bagi-bagi Hadiah Frutang" yang tertera dalam surat pemberitahuan yang dikirim PT TM dan ditandatangani General Manajer Wijaya Kusuma. Rhd pun dengan antusias menelepon H Sujatmiko, orang yang dalam surat itu ditunjuk sebagai Senior Comunication Manager PT TM. Komplotan penipu itu lewat beberapa kali telepon menyarankan agar Rhd cepat mentransfer sejumlah uang agar hadiahnya bisa segera dikirim.

Untung saja keluarga Rhd tidak punya uang cukup dan tidak nekat menjual harta lainnya atau utang kanan kiri guna mendapat Rp 30-an juta untuk "pajak undian"-nya. Rhd menghubungi tantenya-Ny Virgo-yang kemudian menghubungi komplotan penipu itu agar mengambil uang kontan darinya.

"Lewat telepon, saya beri nama, alamat, dan nomor telepon saya. Sampai sekarang enggak ada yang datang. Telepon mereka juga sudah tidak bisa dihubungi lagi. Mati," kata Ny Virgo.

BAGAIMANA dengan Ditjen Pajak, Depsos, dan Polda Metro Jaya yang nama pejabat atau instansinya selalu dicatut komplotan penipuan tersebut. Wiratmoko, staf Direktorat Penyuluhan Perpajakan Ditjen Pajak menegaskan, Ditjen Pajak tidak pernah mengirim surat ke siapa pun atau instansi/perusahaan mana pun, memberitahukan besar pajak undian yang harus dibayar. "Jangankan terlibat dalam suatu penyelenggaraan undian atau menerima uang setoran pembayaran pajak undian, memberitahukan lewat surat kepada wajib pajak tentang besar pajak yang harus dibayarnya pun tidak pernah. Wajib pajak yang mengisi sendiri besar pajak yang mereka bayar. Uangnya disetor mereka langsung ke bank. Pihak pajak hanya memeriksa dokumen dan pembukuan mereka pada periode setelah tutup buku," katanya.

Untuk itu, Wiratmoko menegaskan, masyarakat jangan percaya jika menerima surat pemberitahuan mengenai besar pajak undian yang harus dibayar penerima surat itu.

"Sudah pasti itu penipuan. Untuk lebih yakinnya, silakan hubungi kami lewat nomor 5250208 pesawat 592-3. Atau lihat homepage kami di www.pajak.go.id," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Manggana Lubis, Kepala Bagian Publikasi Pemberitaan Departemen Sosial. Tidak pernah pihaknya memberi surat kepada para pemenang undian. Surat bahwa Depsos mengetahui dan memberi izin diselenggarakannya sebuah undian diberitakan kepada penyelenggara undian. "Tetapi, pihak penyelenggara bisa mencantumkan nomor surat izin itu dalam iklan mereka atau dalam surat mereka kepada para pemenang undiannya. Masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran sebuah undiannya itu bisa menelepon langsung kami ke (021) 3100470 atau 3100468," ujar Lubis.

Hal yang paling penting diketahui masyarakat adalah undian yang tidak diambil pemenangnya memang wajib diserahkan ke Depsos. Setelah masa pengambilan hadiah berakhir, pihak penyelenggara harus memberitahukan dan menyerahkan sisa hadiah yang tidak diambil pemenangnya itu. Di Depsos, hadiah itu tidak dilelang, tetapi disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Untuk itu, ada berita acara penyaluran hadiah tersebut.

Yang paling penting lainnya, hadiah yang diterima dari penyelenggara undian itu tidak serta-merta disalurkan Depsos. "Kami harus menyimpannya dahulu selama empat bulan untuk memberi kesempatan pada pemenangnya untuk mengambil. Kalau dalam masa itu tidak diambil juga, baru kami salurkan. Jadi, jangan panik kalau mendapat pemberitahuan sebagai pemenang undian, tetapi masa pengambilan di penyelenggaranya sudah mepet atau ditutup. Empat bulan sejak hadiah itu diserahkan ke kami, barangnya masih ada di Depsos," kata Lubis.

Sedangkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Prasetyo menegaskan, Polda Metro Jaya tidak pernah terlibat dalam suatu penyelenggaraan undian berhadiah mana pun juga. "Jadi, kalau menerima surat pemberitahuan sebagai pemenang undian tertentu dan ada ’surat’ dari Polda Metro Jaya, jelas itu penipuan," katanya.

Ringkasnya, masyarakat diminta berhati-hati jika menerima surat pemberitahuan memenangi sebuah undian berhadiah. Bergembira boleh, tetapi kewaspadaan tetap harus dikedepankan.

Cara mudah untuk mengecek adalah dengan menghubungi nomor telepon kantor (fix line) pada hari kerja. Kalau tidak dijawab, sudahlah lupakan saja.

Bagaimana dengan polisi? Kok sepertinya tak berbuat apa-apa....

(Ratih P Sudarsono)

Kompas - 16 April 2004

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/16/metro/972224.htm

No comments: