24 January 2006

Dilema Ketentuan Rahasia Bank

Oleh
Th. Endang Ratnawati


Penegakan ketentuan rahasia bank memang dilematis jika dikaitkan dengan upaya mengungkap kejahatan. Sebagai contoh, sudah sejak lama membudaya penipuan lewat pesan singkat (SMS). Modus penipuannya bermacam-macam. Ada yang mendapat pesan yang isinya dapat undian tapi harus setor sejumlah uang untuk pembayaran pajak.
Ada juga yang seolah-olah dari seorang dokter di rumah sakit yang sedang merawat salah seorang keluarga dari penerima SMS yang mendapat kecelakaan dan membutuhkan biaya segera untuk membeli darah atau peralatan medis tertentu.

Penerima SMS ada yang terkecoh dan langsung melakukan perintah si penipu mentransfer sejumlah uang melalui ATM. Setelah sadar ditipu, korban segera datang ke bank untuk dapat memblokir dana yang telah ditransfer tersebut. Untuk pelacakan terhadap pelaku, diperlukan alamat pemilik rekening penerima transfer. Bank tentunya tidak dapat dengan serta merta memberikan data tersebut sebelum ada izin membuka rahasia bank dari instansi yang berwenang.
Korban penipuan SMS pada umumnya enggan mengurus izin membuka rahasia bank karena kerugian relatif kecil sehingga pelaku menjadi tidak terlacak. Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya.
Adapun salah satu faktor untuk memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank adalah tingkat kepatuhan bank terhadap kewajiban menjaga rahasia bank.

Ketentuan Pengecualian

Menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No 10/1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia (BI) atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan.
Untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur beberapa terobosan mengenai ketentuan membuka rahasia bank. Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan pemberantasan terhadap kejahatan pencucian uang (money laundering), terorisme dan korupsi.

Dalam Pasal 33 Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik (kapolri/kapolda), penuntut umum (jaksa agung/kepala kejaksaan tinggi) atau hakim ketua majelis yang memeriksa perkara berwenang meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), tersangka atau terdakwa. Untuk permintaan keterangan ini tidak berlaku ketentuan rahasia bank.

Mengenai pembukaan rahasia bank yang terkait dengan tindak pidana terorisme telah diatur secara khusus dalam Pasal 30 Perpu No 1/2002 tanggal 18 Oktober 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketentuan tersebut intinya menetapkan untuk kepentingan pemeriksaan tindak pidana terorisme, penyidik (kapolda atau pejabat tinggi pada tingkat pusat), penuntut umum (kepala kejaksaan tinggi) atau hakim ketua majelis juga berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Untuk ini juga tidak berlaku ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 12 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang diperiksa tanpa perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan ini telah dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung kepada Bank Indonesia tertanggal 3 Desember 2004.

Dengan adanya ketentuan pengecualian terhadap pembukaan rahasia bank yang telah diberikan oleh beberapa undang-undang tersebut, perlu dikaji lebih lanjut apakah ketentuan rahasia bank yang ada saat ini sudah responsif terhadap kebutuhan pemberantasan kejahatan.

Perisai Kejahatan

Untuk ketiga jenis tindak pidana tersebut telah ada terobosan tetapi bagaimana untuk tindak pidana yang sederhana seperti berbagai modus penipuan SMS sebagaimana dimaksud di atas.

Meskipun tindak pidananya tergolong ringan tetapi karena sudah membudaya (sering sekali terjadi) barangkali pelakunya merupakan suatu sindikat tertentu yang berusaha mencari keuntungan secara melawan hukum melalui penipuan SMS.

Perlu dipikirkan adanya terobosan untuk kejahatan sejenis ini misalnya dengan pemberian wewenang kepada pejabat tertentu untuk membuka rahasia bank dengan pembatasan khusus pada data nama dan alamat pemilik rekening yang digunakan untuk menampung hasil penipuan untuk kepentingan pelacakan terhadap pelaku penipuan.

Ketentuan rahasia bank memang harus tetap ada untuk menjaga privacy nasabah penyimpan namun jangan sampai ketentuan rahasia bank tersebut menjadi perisai kejahatan. Pengkajian ketentuan rahasia bank perlu dilakukan untuk memperoleh keseimbangan antara kebutuhan pemberantasan kejahatan dan kebutuhan privacy atas data nasabah penyimpan yang perlu dilindungi.

Rekonstruksi suatu ketentuan peraturan-perundangan perlu dilakukan bilamana realitas sosial menunjukkan suatu ketentuan yang semula dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat justru menjadi kendala dalam upaya pemberantasan kejahatan.

Penulis adalah peserta program doktor ilmu hukum Undip, Semarang.

Sinar Harapan - Selasa, 24 Januari 2006

Copyright © Sinar Harapan 2003

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0601/24/opi01.html

No comments: