09 March 2006

Undang, Undi, lalu Tipu

Forum

Oleh M Afnan Hadikusumo

Merebaknya kejahatan "gendam modern" yang merajalela di kota besar menjadi fenomena menarik. Istilah itu digunakan untuk menyimplifikasikan suatu kejahatan, di mana korbannya rata-rata tak sadar telah tertipu suatu sindikat kejahatan terorganisasi.

Mereka bagaikan terkena "sihir/gendam", sehingga berapa pun besar uang yang diinginkan sindikat itu, diberikan. Metode yang digunakan pun tergolong canggih, karena menggunakan teknologi baik melalui telepon, layanan pesan singkat (SMS), dan internet. Modus operandi sindikat itu sistematik, terorganisasi, dan cerdas menggunakan kelengahan masyarakat untuk mengeruk keuntungan.

Dari sekian banyak jenis penipuan, ada yang paling sering digunakan dan paling banyak memakan korban, terutama ibu rumah tangga, yakni berbentuk undangan yang dikirimkan pada calon korban melalui surat pos yang menyebutkan, yang bersangkutan beruntung mendapatkan hadiah menarik dan gratis (berupa HP, jam tangan, dan sebagainya).

Hadiah adalah alat untuk menarik calon korban. Begitu hadiah diberikan, si calon korban (costumer) diharuskan mengambil kertas undian bertuliskan produk tertentu yang harus dibeli costumer-dengan harga mencapai jutaan rupiah-jika ingin membawa hadiahnya.

Selanjutnya, calon korban diminta menuliskan berapa uang muka yang harus dibayarkan di atas sebuah kuitansi bermaterai, dengan ketentuan yang merugikan konsumen, di antaranya: (1) si pembeli dalam keadaan sadar saat melakukan transaksi pada produk itu; (2) transaksi dilakukan tanpa paksaan; dan (3) transaksi dianggap batal dan uang muka dianggap hangus bila dalam waktu tertentu pembeli tak dapat melunasi uang muka yang dibayarkan. Sesungguhnya, banyak warga yang mengeluh karena menjadi korban penipuan semacam ini, namun korban, bahkan aparat seolah tak berdaya menghadapi kelicikan penipu itu.

Ada dua jenis undian berhadiah yang kini dikenal masyarakat, di antaranya Sistem Undian Langsung (SUL), yaitu sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung (dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain yang hadiahnya dapat langsung diketahui). Jenis lain, adalah Sistem Undian Tidak Langsung (SUTL), yaitu sistem undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara tak langsung .

Berkaitan dengan undian berhadiah, pemerintah mengeluarkan berbagai macam regulasi, di antaranya UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, Kepres Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian, SK Menteri Sosial Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian, serta ditindaklanjuti dengan SK Mensos Nomor 73/HUK/2002 tentang Juklak Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Secara jelas disebutkan, setiap penyelenggaraan undian, termasuk berupa promosi, penjualan produk, penawaran dan/atau pembagian pada umum berupa surat atau kupon undian harus mendapat izin dari Menteri Sosial (Mensos).

Dalam konteks undian berhadiah yang kini banyak beroperasi di mal dan counter di berbagai wilayah, banyak yang tak memenuhi syarat sebagai undian berhadiah, karena pelaksanaannya menyimpang dari aturan yang berlaku. Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan penyelenggara undian berhadiah yang ujung-ujungnya merugikan konsumen. Pertama, penyimpangan perizinan, karena dapat dipastikan penyelenggara itu tidak mempunyai izin yang dikeluarkan Mensos.

Kedua, penyimpangan prosedur, sebab dalam pengundian tidak dihadiri pejabat pemerintah terkait, notaris/notaris pengganti, dan kepolisian. Ketiga, penyimpangan cara bertransaksi, karena pengambilan keputusan bersifat sepihak dan lebih cenderung menguntungkan si penyelenggara undian.

Selain merugikan masyarakat, penyelenggara undian berhadiah itu juga merugikan keuangan negara, karena mereka terang-terangan tidak menyetor dana ke Kas Negara sebagai retribusi serta ke rekening dana Depsos untuk usaha kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam SK Menteri Sosial Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian.

Meski tindakan mereka nyata-nyata merugikan masyarakat dan pemerintah, namun fakta di lapangan menunjukkan mereka leluasa menyelenggarakan undian berhadiah di tempat umum. Ada beberapa faktor penyebab, di antaranya ketidaktahuan masyarakat tentang regulasi yang mengatur penyelenggaraan undian berhadiah, bahwa untuk mengadakan undian berhadiah penyelenggaranya wajib mengantongi izin Mensos. Jangan cepat percaya

Akhirnya, dapat disampaikan langkah antisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dan aparatur pemerintah guna menghadapi praktik penipuan dengan model undian berhadiah, adalah pertama, bagi masyarakat agar tak cepat percaya dengan berbagai undangan untuk menerima hadiah gratis, melakukan chek and rechek adalah langkah bijaksana. Kedua, bila masyarakat telanjur datang ke counter penipu itu, tanyakan surat izin penyelenggaraan undian.

Ketiga, bila masyarakat telanjur melakukan transaksi dengan memberikan uang muka dan kemudian menyadari di dalamnya ada unsur penipuan, mintalah kembali uang muka itu. Jika penyelenggara tak mau mengembalikan uang muka itu, masyarakat dapat melaporkan kasusnya pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Undian Dinas Sosial di wilayahnya, atau ke kepolisian setempat.

Keempat, aparatur pemerintah, PPNS dan polisi bisa melakukan penyidikan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara undian berhadiah tanpa harus menunggu laporan masyarakat.

M Afnan Hadikusumo Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DIY



https://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/09/jateng/32592.htm

No comments: