13 June 2006

Untung Rugi Registrasi Prabayar

Feature

Pernahkah Anda dibuat kesal ketika nomor ponsel Anda dibanjiri dengan iming-iming hadiah jutaan rupiah via SMS yang ternyata berkedok palsu? Walaupun mungkin Anda tidak termasuk orang yang tergolong apes karena terbujuk rayuan maut para penjaja undian palsu tersebut, tak pelak, Anda pun ketiban sial karena masih harus menghapus pesan-pesan singkat tersebut. Geram? Pasti, tentunya.

Kenyataan di atas itulah yang salah satunya mendasari pemikiran pemerintah untuk melakukan registrasi bagi pelanggan kartu telepon seluler prabayar. Pasalnya, seperti digambarkan di atas, praktik penipuan undian yang menggiurkan tersebut dilakukan oleh pemegang kartu prabayar yang sulit dilacak pemiliknya. Bahkan, tidak hanya penipuan, pesan bernada ancaman, bahkan pelecehan seksual kerap dilakukan dengan modus serupa.

Atas dasar itulah, pemerintah melalui Keputusan Menteri No 23/Kominfo/M/10/2005 yang dikeluarkan oleh Depkominfo mengeluarkan aturan agar operator telekomunikasi untuk melakukan registrasi pelanggan prabayar paling lambat Juni 2006 untuk pelanggan baru dan April 2006 untuk pelanggan lama.

Menurut Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Basuki Yusuf Iskandar, untuk keperluan registrasi prabayar, konsumen wajib menyerahkan bukti identitas saat membeli kartu perdana. "Bukti identitas yang harus diserahkan dapat berupa KTP, SIM, paspor atau kartu pelajar," papar Basuki.

Selain itu, pemerintah juga mewajibkan operator untuk memberi penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat. "Sosialisasi oleh operator harus menjelaskan kenapa harus meregistrasi kartu prabayar," ujarnya.

Seperti dituturkan oleh Basuki, pemberlakuan kebijakan registrasi ini dilatarbelakangi maraknya penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi dewasa ini. Banyak SMS beredar berisi penipuan, fitnah dan pemerasan, tanpa diketahui identitas pengirimnya. Dengan diberlakukannya kewajiban mendaftarkan identitas kartu prabayar, hal-hal negatif itu diharapkan dapat ditekan.

Dengan kebijakan ini, konsumen kartu perdana diharuskan meregistrasi identitasnya, sedangkan pelanggan lama diwajibkan melakukan registrasi paling lambat April 2006. "Konsumen baru harus segera didaftar, jangan menunggu sampai April," ujar Basuki.

Mungkin bagi pelanggan di Indonesia, registrasi prabayar ini tergolong baru dan aneh kedengarannya. Namun, jika menilik ke beberapa negara, aturan ini telah lama diterapkan.

Registrasi pelanggan telekomunikasi prabayar saat ini sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Swiss, Australia dan kini juga negara-negara di Asia di antaranya Thailand dan Singapura.

Langkah pemerintah ini sejatinya merupakan niat mulia. Selama ini, pelanggan yang menerima perlakuan yang tidak nyaman dari sesama pemegang kartu telepon seluler, harus menelan kekecewaannya sendiri, karena tidak ada institusi yang bisa dijadikan sandaran untuk mengadu. Apalagi, pemerintah dan operator seluler sendiri tidak bisa melacak pemilik kartu prabayar karena seringnya nomor-nomor tersebut berpindah tangan.

Alhasil, para pemegang kartu telepon seluler prabayar yang tidak bertanggung jawab selama ini, bisa dengan leluasa melancarkan praktik untuk mengeruk keuntungan finansial atau melakukan intimidasi untuk kepuasan pribadi, tanpa dihantui rasa takut untuk dilacak keberadannya. “Iseng-iseng berhadiah”, begitu istilahnya.

Namun, karena program ini tergolong baru, tentunya penerapannya mesti dipersiapkan dengan matang, dengan memperimbangkan untung rugi bagi pelanggan dan juga operator telekomunikasi.

Pertama, persoalan klasik yang selama ini dialami oleh pemilik kartu telepon seluler pasca bayar yang menyoal soal kerahasiaan data pribadi tentunya harus menjadi pertimbangan. Bagi pelanggan pasca bayar, mereka selama ini “diteror” panggilan telepon yang menawarkan barang dagangan seperti kredit motor ataupun penawaran
untuk membuka rekening kartu kredit di salah satu bank juga sering
terdengar.

Ada kekhawatiran, terjadinya sindikasi penjualan data pelanggan antara pihak yang menawarkan barang dagangan dengan oknum pegawai operator yang memiliki akses pada data tersebut.

Ketua Masyarakat Telematika (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengkhawatirkan registrasi prabayar dapat berpotensi untuk penyalahgunaan data pelanggan.

"Pelanggan mungkin tidak berkeberatan memberikan data, tapi bagaimana
kalau data tersebut jatuh ke tangan orang yang salah? Siapa yang
bertanggungjawab?" paparnya.

Untuk itu, program registrasi prabayar ini pun harus dibarengi dengan jaminan kerahasian data pribadi pelanggan, sekaligus dengan tersedianya payung hukum yang akan mengatur masalah sanksi yang akan melindungi kepentingan pelanggan. Jika tidak, bisa dipastikan para pemegang kartu seluler akan emoh menyerahkan data mereka.

Kedua, menyangkut mekanisme dan persyaratan untuk melakukan registrasi prabayar, mengingat banyaknya pelanggan kartu jenis ini di Indonesia, dan harus tuntas dalam waktu yang relatif pendek.

Ada baiknya, pemerintah menyerahkan mekanisme tersebut kepada operator seluler masing-masing. Namun, alangkah baiknya jika para operator seluler yang ada memiliki persepsi yang sama dengan membuat kesepakatan baku menyangkut prosedur pendaftarannya.

“Tampaknya kami harus bersama-sama demi kepentingan bangsa agar tidak terjadi hal yang membedakan. Di sini caranya beda, di sana beda,“ kata Dirut Telkomsel Kiskenda Suriahardja kemarin. Rencananya, paparnya, bulan ini seluruh operator secara bersamaan akan mengumumkan prosedur registrasi tersebut. Operator yang dimaksud merupakan penyelenggara layanan telekomunikasi yang memiliki pelanggan prabayar.

Secara terpisah, Direktur Pasar Konsumer Indosat Jhonny Swandi Sjam membenarkan rencana itu. Indosat, katanya, tengah mempersiapkan proses registrasi itu menyangkut formulir termasuk sarana penyimpan data pelanggan. Johnny yang juga Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mengatakan seluruh operator telah melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi. Namun, dia mengaku tidak hadir dalam pertemuan itu. Menurut Kiskenda, kendati registrasi bersifat wajib pihaknya akan memberikan insentif untuk memotivasi pelanggan agar segera mendaftar. ”Insentif cenderung dari masing-masing operator.”

Dari sisi pelanggan, perlu dibuat mekanisme yang paling sederhana dan mudah dan jauh dari kesan birokratis, sehingga mendorong pemegang kartu prabayar untuk mendaftarkan nomornya. Kenyataan di lapangan menunjukkan, masih terjadi kebingungan di sana sini, baik dari sisi operator maupun pelanggan.

Hal ini diakui oleh Rudiantara, Sekjen Asosiasi Telepon Selular Indonesia (ATSI) yang menyampaikan cara pendaftaran bagi pelanggan lama, tapi bagi pelanggan baru, hal itu masih menjadi pekerjaan rumah mereka.

"Pelanggan lama silahkan mendaftarkan diri di klub-klub pelanggan. Sementara untuk pelanggan baru, sampai sekarang operator masih mencari business process yang tepat untuk mendata identitas pelanggan. Mengingat banyak yang menjual kartu perdana di lapak-lapak dan juga pedagang berpindah," paparnya.

Bagi pelanggan, masih belum bakunya mekanisme pendaftaran kartu telepon prabayar, tercermin dari belum siapnya petugas dari perusahaan operator di lapangan untuk mengantisipasi banyaknya pelanggan yang mendaftarkan diri. Buktinya, sejumlah pelanggan mengaku kesulitan untuk mendaftarkan diri, karena belum siapnya persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan operator telekomunikasi.

Hal lain yang juga perlu dicermati adalah, jangan sampai proses registrasi prabayar ini menimbulkan terjadinya pembengkakan biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan baru maupun pelanggan lama.

Ketiga, perlu dipertimbangkan dengan matang dampak bisnis dari program registrasi prabayar ini. Pasalnya, salah satu pemicu dari membludaknya pemegang kartu prabayar adalah kemudahan untuk mendapatkannya, tanpa perlu menyertakan syarat apapun, disamping faktor harga, tentunya.

Hal ini juga menjadi perhatian dari Senior Manager PT Telkom Divre V Jatim Iskriono Widianto. Iskriono memastikan akan terjadi penurunan, dan churn rate (kartu hangus) akan meningkat. "Mungkin penjualan akan turun lebih dari 20 persen pada awalnya," katanya. Setelah itu karena kesadaran masyarakat sendiri paling tidak dalam waktu 1-3 bulan kembali normal.

Bagaimanapun, peraturan ini harus mempertimbangkan secara masak pengaruh terhadap bisnis telekomunikasi di Indonesia, yang tengah mencoba bersaing dengan industri telekomunikasi di negara-negara pesaing.

SDA Asia - 13.06.2006

http://sda-asia.com/sda/features/psecom,id,212,nodeid,4,_language,Indonesia.html

No comments: