09 April 2007

Ditemukan 45 ribu surat penipuan berkedok undian

Jakarta, Pelita - Departemen Sosial (Depsos) bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (persero) setiap tahunya menyaring 45.000 surat pos penipuan berkedok undian berhadia gratis. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Drs. Chazali H. Situmorang usai penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Undian antara Departemen Sosial RI dengan Biro Binpolsus PPNS Deops Polri di Depsos, Jakarta, kemarin.

Chazali menyatakan, mereka yang mengadu langsung ke Depsos cukup banyak, dan yang disaring melalui kantor pos setiap tahun mencapai sekitar 45.000. Selama dua tahun bekerjasama dengan PT Pos, pihaknya (PPNS-red) sangat mengetahui bahwa surat undian gratis berhadiah tersebut terindikasi palsu dan penipuan. Sementara ciri-ciri umum surat pos berisi penipuan pemberitahuan pemenang undian gratis berhadiah, diantaranya dikirim dalam amplop tertutup, serta tidak mencantumkan nama dan alamat pengirim.

"Jika ada nama dan alamat pengirim, maka indentitas itu fiktif dengan ciri-ciri nama pengirim sama, alamat berbeda-beda tetapi dengan nomor telepon sama, atau telepon mobile yang umumnya menggunakan Telkom Flexi," jelasnya.

Ciri-ciri lainnya kata Chazali, logo perusahaan tidak persis sama dengan aslinya, berat kiriman lebih dari 20 gram (isi lebih dari satu lembar-red), dikirim dalam jumlah banyak sekali dalam pengeposan dengan surat berperangko atau kilat khusus.
"Sampai sekarang, penegakan hukum belum dapat dilakukan, karena Depsos belum tahu pelakunya yang dinilai memang cukup canggih," tukasnya.

Saat ini lanjut Chazali, praktek penipuan seperti itu melalui kantor pos sudah sulit karena sudah teridentifikasi lebih dulu, maka sekarang mereka kirim langsung melalui kurir, seperti undian dari Carrefour dan Unilever dengan mengharuskan kepada para calon korbannya melampirkan foto copy KTP.

"Korban percaya, karena korban merasa mengirim undian tersebut. Dengan waktu yang mepet, korban diharuskan mengurus secepatnya. Kalau korban tidak mengurus, maka undian tersebut dinyatakan batal. Untuk itu korban harus membayar terlebih dahulu pajak," ujarnya.

Dari data Depsos, hingga Maret 2007 sebanyak 58 orang yang telah mengadukan dirinya tertipu oleh undian gratis berhadiah. Hingga tahun 2006 ini jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang undian Depsos sebanyak 117 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Binpolsus PPNS Sdeops Polri, Brigjen Joseph Josua Sitompul, SMIK, mengatakan, kerjasama dengan Depsos ini sudah dilakukan sejak tahun 2003, tapi secara tertulis baru dapat dikerjakan tahun ini.

"Kita laksanakan tadi, karena supaya dukungan DIPA dari Negara untuk Depsos muncul dalam rangka membesarkan PPNSnya," kata Josph Josua Sitompul dan menambahkan, Polri akan melakukan penangkapan setelah fokus pada analisa intelijen.

Menurut Joseph, Polri akan mem back-up yang mencakup dua tindakan yaitu pertama tindakan kepolisian, dan kedua berupa penyitaan, penahanan, penangkapan, pengejaran sampai kemanapun.

Sementara itu, Subandi, Direktur Bisnis Kurir/Operasi PT. Pos Indonesia Indonesia menyebutkan, hingga Maret 2006, PT. Pos Indonesia (Persero) telah memusnahkan 48.221 pucuk surat pos yang terindikasi penipuan. (m1)


http://www.pelita.or.id/baca.php?id=28199

No comments: