14 April 2007

Setiap tahun 45 ribu surat undian palsu beredar

Dirjen Banjamsos Depsos Chazali H Situmorang: Setiap tahun 45 ribu surat undian palsu beredar

Penipuan berkedok undian berhadiah makin marak. Itu terbukti dengan banyaknya pengaduan masyarakat ke Departemen Sosial terkait dengan penipuan berkedok undian berhadiah tersebut. Bahkan PT Pos Indonesia setiap tahunnya berhasil menjaring tak kurang dari 45.000 surat penipuan berkedok undian berhadiah yang dikirim kepada masyarakat, oleh oknum yang tak bertanggung jawab itu.

Pemerintah menyatakan akan terus berusaha menertibkan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang tidak mengantungi izin resmi dari Departemen Sosial dan memberantas praktik penipuan berkedok undian berhadiah ini.

Itu mengingat penipuan berkedok undian berhadiah sangat merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat jelas dirugikan karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, jika terjadi masalah. Negara juga rugi karena tidak menerima kontribusi dari kegiatan itu.

Modus operandi kasus penipuan berkedok undian berhadiah ini macam-macam. Ada yang dikirim langsung lewat surat melalui PT Pos Indonesia, ada pula yang dikirim lewat kurir, serta ada juga yang dikirim melalui pesan singkat (SMS).

Salah satu modus operandi penipuan ini adalah kelompok pelaku yang mengaku karyawan Telepon Flexi di Jakarta. Mereka menelepon korban menginformasikan bahwa korban mendapat undian berhadiah dari Flexi sebesar Rp 10 juta dan pulsa Flexi gratis senilai Rp 500.000.

Untuk mendapatkan hadiah tersebut korban diminta datang ke anjungan tunai mandiri (ATM) untuk pencairan hadiah tersebut dan tanpa pikir panjang korban kemudian datang ke ATM.

Setelah sampai di ATM, pelaku menelepon kembali dan minta agar korban memasukkan kartu ke mesin ATM, selanjutnya korban dibimbing untuk melakukan transaksi di ATM tersebut. Setelah itu keluar bukti transfer ke nomor rekening atas nama pelaku.

Kemudian korban dibimbing kembali dan ke luar lagi bukti transfer ke nomor rekening yang sama. Setelah dua kali mentransfer baru korban menyadari bahwa saldo tabungannya berkurang dan dia sadar dirinya telah ditipu.

Dalam aksi penipuan itu, kelompok yang mengedarkan undian palsu juga berperan untuk membuat banyak rekening bank dengan data yang dipalsukan. Mereka membuat rekening di hampir semua bank nasional dengan sisa saldo rekening hanya ribuan rupiah saja.

Kelompok pengedar undian palsu itu lalu menghubungi nama-nama yang ada di buku telepon dengan mengaku sebagai penyelenggara undian dari perusahaan bonafid atau supermarket. Lalu, nama-nama yang dihubungi terpilih menjadi pemenang undian hadiah mobil. Mereka juga mengirim SMS lewat HP untuk menginformasikan bahwa penerima SMS menerima hadian mobil.

Bagaimana Departemen Sosial mengantisipasi maraknya penipuan berkedok undian gratis berhadiah ini? Apa upaya yang dilakukan untuk memperkecil kasus kejahatan itu? Berikut ini wawancara wartawan Suara Karya, Singgih B Setiawan dengan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) Depsos, Drs Chazali H Situmorang Apt MSc, yang didampingi Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Departemen Sosial Dr Muhammad Helmi, di ruang kerjanya, Jumat (13/4).

Bisa dijelaskan jenis undian yang mendapat izin dari Depsos?

Kalau dilihat jenisnya, sebenarnya semua jenis undian seperti undian ritel, perbankan, penjualan produk-produk tertentu dalam rangka meningkatkan penjualan bisa mendapat izin penyelenggaraan dari Depsos. Sebelum memulai kegiatannya, penyelenggara undian gratis berhadiah harus meminta surat izin dari Departemen Sosial.

Departemen Sosial akan mengkaji permohonan izin itu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan undian berhadiah tidak tergolong perjudian atau mengandung unsur-unsur judi. Biaya izin Rp 100 ribu untuk setiap kali penarikan, mereka juga harus membayar pajak sebesar 25 persen dari total nilai hadiah. Uang itu akan dimasukkan ke kas negara sebagai pendapatan nasional bukan pajak (PNBP).

Departemen Sosial juga mengharuskan setiap penyelenggara undian gratis berhadiah menyetorkan sumbangan wajib sebesar 10 persen dari total nilai hadiah kepada pemerintah. Uang itu akan dimasukkan ke rekening Menteri Sosial dan selanjutnya akan digunakan untuk membantu upaya penanggulangan bencana di berbagai daerah.

Setiap tahun Departemen Sosial rata-rata berhasil mengumpulkan dana dari izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan penggunaan dana tersebut diperiksa oleh auditor independen setiap tiga bulan.

Apa dasar hukum kewenangan Depsos dalam memberi izin undian gratis berhadiah itu?

Semua itu diatur dalam UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian. Dalam UU itu jelas bahwa Departemen Sosial diberi wewenang untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan undian. Pemberian izin untuk penyelenggaraan undian itu, sepanjang tidak meresahkan masyarakat dan tidak berbau judi, akan diberikan.

Upaya Depsos dalam menyosialisasikan dasar hukum penyelenggaraan undian ini kepada masyarakat?

Depsos telah melakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan kewenangan Depsos yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian. Tahun 2006 lalu saja, Depsos telah menyosialisasikan UU No 22/ 1954 ini kepada seluruh media elektronik dan media cetak serta perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi penyelenggara undian gratis berhadiah. Bahkan, Depsos juga telah membukukan UU No 22/1954 itu agar mudah dibaca.

Namun, Depsos menyadari gaung dari sosialisasi UU No 22/1954 itu belum begitu besar. Depsos sendiri mulai tahun 2007 ini akan terus meningkatkan sosialisasi UU No 22/1954 melalui wawacara dengan media eletronik maupun media cetak serta organisasi profesi artis (Parfi).

Yang jelas, setiap ada forum pertemuan, seperti seminar, diskusi, maupun lokakarya, Depsos selalu menjelaskan tentang perannya yang diatur dalam UU No 22/1954.

Depsos sendiri mengakui, kecepatan dalam melakukan sosialisasi UU No 22/1954 kalah cepat oleh kelompok yang melakukan penipuan berkedok undian gratis berhadiah tersebut. Ketika kunjungan kerja ke daerah, saya mendapat laporan bahwa sebuah yayasan yang mengurus anak-anak panti asuhan nyaris ditipu oleh kelompok penipu berkedok undian gratis berhadiah, seolah-olah yayasan itu mendapat bantuan dari dari Menteri Sosial.

Untuk mengurus bantuan dari Mensos ini, yayasan itu disuruh mentransfer sejumlah uang ke rekening bank tertentu melalui ATM. Merasa ragu, pengurus yayasan kemudian mengontak Depsos apakah benar Mensos akan membantu sejumlah dana ke yayasan itu. Saya katakan jelas itu merupakan penipuan.

Apa yang harus dilakukan masyarakat agar tidak tertipu oleh kelompok berkedok undian gratis berhadiah itu?

Untuk meminimalisasi penipuan itu, Depsos, telah menyediakan call center pengaduan di (021) 3100 468, atau melalui SMS ke 5505 bagi masyarakat yang hendak melaporkan penyelenggaraan undian berhadiah tanpa izin atau kasus penipuan berkedok hadiah. Pengaduan yang ada, tak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari perusahaan yang sering dicatut namanya.

Perusahaan yang paling banyak dicatut, misalnya, Unilever dan Carrefour. Masyarakat penerima surat undian berhadiah maupun penerima SMS agar mengecek dulu ke Depsos. Aparat Depsos sudah bisa menebak apakah undian itu resmi atau hanya berkedok undian berhadiah.

Apa upaya Depsos guna mencegah terjadinya penipuan berkedok undian gratis berhadiah ini. Bagaimana mekanisme pemusnahan kupon undian setelah pengundian?

Saat ini Depsos menjalin kerja sama dengan Mabes Polri dalam bentuk pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Undian, yang kelak ditugaskan untuk menertibkan penyelenggaraan undian berhadiah. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, disiplin serta profesionalitas PPNS Depsos dalam melakukan penyidikan tindak pidana undian.

Depsos juga berniat menambah jumlah PPNS di lingkungan Departemen Sosial. PPNS Bidang Undian yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sejak tahun 2003-2006 berjumlah 117 orang. Jumlah ini akan bertambah 60 orang lagi, jika mereka telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Depsos juga menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Setiap tahun tidak kurang dari 45.000 surat berhasil disaring dan tahun ini per Maret 2007 kita sudah menerima 58 pengaduan.

Berkat kerja sama dengan PT Pos Indonesia, Depsos kini sudah mengetahui jenis-jenis penipuan berkedok undian berhadiah. Setiap dua minggu sekali, aparat Depsos berkunjung ke kantor PT Pos Indonesia untuk mengetahui jumlah surat penipuan berkedok undian berhadiah ini.

Tentang pemusnahan kupon undian, seharusnya itu dilakukan internal perusahaan penyelenggara undian. Setelah pengundian dilakukan, kupon-kupon undian harus dimusnahkan. Ini karena masyarakat selain mengirim kupon undian juga mengirimkan fotokopi KTP. Jika sudah dimusnahkan, tidak ada lagi penyelewengan kupon maupun fotokopi KTP pengirim undian.***

Suara Karya - Sabtu, 14 April 2007

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=170756

No comments: