10 April 2007

Tiap tahun ada 45.000 surat undian palsu

Jakarta-Departemen Sosial bekerja sama dengan PT Pos Indonesia setiap tahunnya memperoleh 45.000 surat yang berisi undian gratis berhadiah palsu. Meski demikian hingga saat ini pelaku penipuan undian gratis berhadiah tersebut belum dapat ditangkap.

Polisi juga mengakui kekurangan personel untuk menangkap para pelaku.
”Kami melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dari hasil penjaringan yang dilakukan PT Pos, kami memperoleh 45.000 surat penipuan dengan kedok undian gratis berhadiah. Namun hingga saat ini pelakunya belum dapat ditangkap karena modus operandi yang mereka lakukan tergolong canggih,” ujar Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos Chazali H Situmorang pada Pembekalan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Depsos Bidang Undian, Senin (9/4).

Menurutnya, hingga saat ini Depsos baru memiliki PPNS bidang undian sebanyak 177 orang dan mereka tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu Depsos juga telah membuka pos pengaduan untuk itu. Pada Maret 2007 ini sudah ada 58 pengaduan yang diterima pos pengaduan.

Chazali menyambut baik pelatihan yang dilakukan untuk PPNS bidang undian. Menurutnya, hal ini dimasudkan untuk mencari terobosan dan menajamkan prioritas dalam rangka meningkatkan usaha kesejahteraan sosial, penegakan, dan perlindungan hukum pada masyarakat serta meningkatkan peran, kinerja dan fungsi PPNS bidang undian.

Dia menambahkan ini juga merupakan respons Depsos terhadap masih adanya penipuan berkedok undian yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, Depsos telah berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pemerosesan izin undian gratis berhadiah yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. ”Kami keluarkan izin tersebut tidak lebih dari dua minggu sepanjang memenuhi syarat, yaitu tidak mengandung unsur judi,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Biro Binpolsus PPNS Deops Polri Brigjen Joseph Josua Sitompul menegaskan, pihak kepolisian tidak mungkin dapat menangani semua kasus di Indonesia, termasuk penipuan dengan kedok undian gratis berhadiah. Pasalnya, jumlah penyidik Polri hanya 35.000 orang.

”Tidak mungkin polisi dapat menangani semua kasus di Indonesia. Itu omong kosong. Polisi bekerja sama dengan departemen untuk memberdayakan PPNS dalam menangani masalah di institusinya masing-masing,” tandasnya.

Menurutnya, keberadaan PPNS masih diperlukan masyarakat, khususnya dalam perlindungan dan penegakan hukum. ”Kalau proses hukum tidak ditegakkan, uang negara yang hilang berkisar antara Rp 600-800 triliun per tahun,” lanjut Joseph. (stevani elisabeth)

Sinar Harapan - 10 April 2007


http://www.sinarharapan.co.id/berita/0704/10/nas03.html

No comments: